HARAPAN BARU untuk GTT/PTT (Honorer)


Jembercitizen.

Masalah GTT/PTT akhir-akhir ini menjadi perhatian Jembercitizen, karena merasa prihatin dengan nasib mereka yang dibayar dibawah UMR tapi dituntut bekerja secara profesional. Sungguh sangat memprihatinkan apabila kita mendengar keluh kesah mereka, perlakuan yang kurang baik kerap mereka terima dari teman sekantor mereka yang notabenya sudah berstatus PNS.

Ada sedikit kabar gembira bagi GTT/PTT (honorer) yang berhasil  Jembercitizen  kumpulkan dari berbagai sumber :

1. Informasi dari Surat Kabar Harian Jawa Pos, terbitan Kamis tanggal 22 September 2011

OKTOBER, 67 RIBU HONORER DIANGKAT, Presiden Tinggal Tandatangani RPP (begitu judul berita di halaman 16 Jawa Pos)

Dikatakan dalam berita tersebut bahwa GTT/PTT (Honorer) yang sudah masuk dalam kategori 1, akan langsung diangkat menjadi PNS, sementara untuk kategori 2 diupayakan bertahap dan tuntas akhir tahun 2013.

Dalam RPP pengangkatan Honorer menjadi PNS yang baru diterangkan untuk honorer kategori 1, pengangkatan diupayakan mulai bulan depan (Oktober 2011) dan NIP rampung sebelum pergantian tahun 2012, tanpa melalui tes.

Berbeda dengan Honorer Kategori 2, karena jumlahnya mencapai 600 ribu, bakal diberlakukan seleksi tersendiri yang dilaksanakan terpisah dari jalur umum, yang mana aturan pelaksaan seleksinya tertuang dalam draf RPP pengangkatan tenaga honorer.

2. Informasi dari BKN melalui situs resminya (bkn.go.id)

PGHI Tanyakan Pengangkatan Honorer Jadi CPNS
Kamis, 29 September 2011 10:45

Jakarta-Humas BKN, Permasalahan Tenaga Honorer, Moratorium serta permasalahan kepegawaian lainnya seakan tak henti-hentinya untuk menjadi tema dalam berbagai pertemuan yang diadakan di BKN. Kali ini, Rabu (28/09) Humas BKN menerima Dewan Pengurus Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI). Kedatangan para peng urus IGHI yang berjumlah tiga orang yang diterima oleh Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi tentang mekanisme rukrutmen tenaga honorer menjadi CPNS pada tahun 2011.

Menjelaskan hal itu, Tumpak Hutabarat di ruangannya menerangkan bahwa kebijakan pengangkatan tenaga honorer harus berdasarkan pada peraturan pemerintah yang saat ini masih dalam pembahasan. Untuk tenaga honorer yang masuk dalam kategori I dan memenuhi kriteria masih menunggu regulasi (PP-red) untuk pengangkatannya. Adapun untuk kategori II, Tumpak menjelaskan bahwa hal ini juga menunggu kebijakan pemerintah apakah akan diangkat sebagian, keseluruhan atau akan tetap menggunakan seleksi sesame tenaga honorer. Adapun  pengangkatan tenaga honorer merupakan kebijakan pemerintah ini tidak termasuk atau dikecualikan dalam kebijakan surat keputusan bersama (SKB) tigamenteri tetang moratorium penerimaan PNS  yang telah ada. (fuad-kiswanto)

Untuk Pengangkatan Tenaga Honorer, Tidak Ada Kategori III
Kamis, 22 September 2011 12:30

Jakarta-Humas BKN, Tidak ada kategori III untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini perlu dipahami para tenaga honorer agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pun menjadi korban penipuan. Demikian informasi yang disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat saat beraudiensi dengan Federasi Serikat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri  (Fesdikari) di Ruang Data lantai 2 gedung I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat  Jakarta, Kamis (22/9). Dalam audiensi ini Fesdikari antara lain menanyakan tindaklanjut terhadap proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat menjelaskan permasalahan tenaga honorer kepada para anggota Fesdikari

Kepala Bagian Humas menjelaskan lebih jauh bahwa yang membedakan antara Kategori I (K I) dengan Kategori II (K II), yakni: K I merupakan Tenaga Honorer yang gajinya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sedangkan gaji K II dibiayai dari Non-APBN/Non-APBD (seperti: Bantuan Operasional Sekolah, dana Komite Sekolah). Tenaga Honorer untuk dapat diangkat menjadi CPNS harus memenuhi kriteria, yakni: bekerja di instansi pemerintah, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat lain yang mempunyai otoritas, usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006, sumber pembiayaan  gaji bersumber dari APBN/APBD (untuk Kategori I), memiliki masa kerja minimal satu tahun per 31 Desember 2005 dan masih bekerja terus-menerus dengan tidak terputus sampai saat ini. Semua kriteria tersebut merupakan persyaratan kumulatif, maksudnya apabila tidak terpenuhi salah satu persyaratan yang dimaksud, maka tenaga honorer  tidak bisa diangkat menjadi CPNS.

Tumpak Hutabarat menegaskan bahwa verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer kategori I telah dilakukan BKN dari aspek kepegawaian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  dari aspek anggaran. Ada pun pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I dilakukan  setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru mengenai tenaga honorer. Untuk tenaga honorer kategori II, akan diadakan tes sesama tenaga honorer kategori II dan pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara. (aman)

2 thoughts on “HARAPAN BARU untuk GTT/PTT (Honorer)

    • SK nya masih tawar menawar terus mas bro.. memang sih urusan GTT/PTT g penting paling bagi pejabat kita.. sing penting ngurusi urusan menebalkan kantong sendiri2… MENYEDIHKAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s